PATUHI Tolak Penerapan Biometrik VFS Tasheel Guna Lindungi Jamaah Umrah dan Haji

2


Jakarta — Permusyawaratan Antarsyarikat Travel Umrah dan Haji Indonesia (Patuhi) menolak tegas adanya penerapan pelaksanaan rekam biometrik bagi calon jamaah umrah melalui VFS Tasheel sebagai syarat untuk penerbitan visa umrah dan haji yang diberlakukan oleh Kedutaan Besar Arab Saudi.

“Persyaratan tersebut sangat memberatkan umat Islam yang akan menunaikan ibadah ke Tanah Suci mengingat kondisi geografis Indonesia,” tegas Dewan Pembina PATUHI, Joko Asmoro dalam konferensi pers di kantor Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP AMPHURI) Jakarta, Rabu (19/12/2018).

Meski demikian, Joko Asmoro yang juga Ketum AMPHURI mengatakan, PATUHI mengusulkan agar proses rekam biometrik melalui VFS Tasheel dapat dilakukan di bandara keberangkatan tanpa dikaitkan dengan proses penerbitan visa umrah dan haji.
“Ini merupakan solusi dari kami dalam mempermudah dan membantu masyarakat yang dirugikan oleh kebijakan tersebut,” ujarnya.

PATUHI juga meminta kepada seluruh penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah (PPIU) agar tidak melakukan langkah-langkah yang tidak dikoordinasikam dengan Asosiasi. “Hal ini kita lakukan guna menghindari terjadinya hal-hal yang akan bersifat kontra perjuangan bersama untuk menolak VFS Tasheel sebagai syarat penerbitan visa umrah dan haji,” tegas Joko.

Selaku pimpinan asosiasi, Joko menghimbau kepada anggota AMPHURI yang jamaah umrahnya mengalami hambatan dalam rekam biometrik melalui VFS Tasheel agar menyampaikan permasalahannya kepada sekretaris DPP AMPHURI.

Selain itu, pihaknya juga meminta kepada seluruh PPIU agar melakukan komunikasi dan koordinasi dengan masing-masing mitra usahanya baik penerbangan, Hotel, transportasi di Arab Saudi dan kontrak-kontrak lainnya untuk dilakukan penundaan dan penjadwalan ulang dalam program umrah. Hal ini sebagai langkah antisipasi agar tidak terkena biaya pembatalan yang pada akhirnya akan berakibat merugikan masyarakat yang disebabkan oleh rekam biometrik melalui VFS Tasheel.

“Indonesia memiliki 17.504 pulau, ada 514 Kabupaten/Kota. Mereka yang akan melaksanakan ibadah umrah berasal dari pedesaan atau daerah-daerah terpencil. Karena alasan demikian, perjalanan VFS Tasheel seperti sekarang akan menimbulkan beban biaya tinggi dan kerugian waktu yang akan menghambat jadwal group-group umrah,” urainya.

Dalam kesempatan itu juga, atas nama PATUHI, Joko menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Republik Indonesia khususnya Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama dan Kantor Konsulat Jenderal RI di Jeddah atas upaya bersama menolak proses rekam biometrik melalui VFS Tasheel.

2 recommended
comments icon 0 comments
0 notes
120 views
bookmark icon

Write a comment...

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *