ASBIHU NU Tolak Digitalisasi Umrah Traveloka dan Tokopedia

8


Jakarta — Wakil Ketua Umum Asosiasi Bina Umrah dan Haji Nahdlatul Ulama (ASBIHU NU). KH Hafidz Taftazani menolak dua unicorn asal Indonesia Traveloka dan Tokopedia sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah.

Hal ini didasarkan atas pemberitaan yang tertera di situs resmi Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) www.kominfo.go.id dengan judul “Indonesia-Arab Saudi Teken MoU Ekonomi Digital”, 5 Juli 2019.

“Jika pemberitaan ini benar, maka KOMINFO RI telah melanggar UU No. 8 tentang Penyelenggaraan ibadah umrah,” kata Hafidz Taftazani dalam jumpa pers di Restoran Aljazeerah, Jakarta, Rabu (27/7/2019)

Menurutnya, peraturan tentang penyelenggaraan ibadah umrah sudah diatur dalam UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Oleh karena itu, Traveloka dan Tokopedia sangat mustahil jika ingin menjadi penyelenggara perjalanan ibadah umrah.

“Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dilakukan melalui PPIU. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang selanjutnya disingkat PPIU adalah biro perjalanan wisata yang memiliki izin dari Menteri untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah,” Jelas KH. Hafidz.

Untuk itu, Pengurus Pusat ASBIHU NU memohon kepada Menteri Agama dan DPR untuk melindungi penyelenggara usaha di bidang penyelenggaraan umrah.

Selain itu, penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah bukan semata-mata berorientasi pada bisnis belaka, namun ada nilai pembinaan kepada jamaah berupa bimbingan ibadah untuk mencapai kemabruran.

“Adanya umrah digital justru akan merugikan, mengkerdilkan dan membunuh travel umrah. ASBIHU NU jelas menolak keras adanya umrah digital ini,” ucap KH. Hafidz.

“Kami mendukung keberadaan UNICORN yang ramah untuk mempercepat peningkatan ekonomi yang menyejahterakan masyarakat. Namun, hendaknya jangan sampai merugikan usaha-usaha yang lain khususnya usaha di bidang penyelenggaraan ibadah umrah yang jumlahnya sekitar 3000 perusahaan,” ucap KH Hafidz mengakhiri.

Pasca pertemuan Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara dengan Menteri Komunikasi dan Teknologi Informasi Arab Saudi, Abdullah Alshawa dan terjalin penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Indonesia dengan Arab Saudi terkait program umrah digital, isu ini langsung mencuat dan menuai banyak penolakan dari berbagai penyelenggara maupun asosiasi haji dan umrah.

8 recommended
comments icon 0 comments
0 notes
87 views
bookmark icon

Write a comment...

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *