Dua Hotel di Malioboro Digugat Union Busting


YOGYAKARTA – Dua hotel di Kawasan Malioboro Yogyakarta digugat dalam kasus union busting (pemberangusan serikat pekerja) ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), setelah memutus hubungan keja (PHK) pengurus dan anggota Federasi Serikat Pekerja Mandiri Indonesia (FSPMI). Kedua hotel tersebut  yaitu Hotel Kristina dan Hotel Aya Artta yang berada di kompleks Malioboro.

Sidang perdana gugatan telah digelar Rabu (18/09/2019) kemarin untuk penggugat atas nama Asrori yang di-PHK sepihak oleh Hotel Kristina Malioboro. Sedangkan Hari ini,  Kamis (19/09/2019) hari ini, gugatan perselisihan hak untuk penggugat atas nama Frans Sukmaniara yang di-PHK sepihak Aya Artta. Frans merupakan Wakil Ketua Serikat Buruh Hotel tersebut.

Sidang diwarnai aksi solidaritas para aktivis serikat pekerja dari dari FSPMI dan Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) di depan PHI untuk memberikan dukungan terhadap kedua rekannya.

Juru Bicara  Tim Hukum FSPMI, Ahmad Mustaqim, SH, CPL mengatakan Mustaqim menilai langkah yang dilakukan dua hotel di Kota Yogyakarta itu mengebiri hak konstitusional warga negara. Menurutnya, yang dilakukan kedua perusahaan tersebut sudah melanggar Undang – Undang (UU) nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan UU nomor 21 tahun 2000 pasal 43 jo 28,

“Ada unsure union busting, yaitu pemberangusan serikat pekerja. Itu juga bertentangan dengan pasal 28 UUD 45 yang telah diamandemen, karena kebebasan berserikat sangat dilindungi oleh undang-undang dasar,” tandasnya

Selain menempuh jalur hukum melalui PHI, ia juga meminta Disnakertrans Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)  untuk lebih intens mengawasi dan tegas untuk memberikan teguran kepada pengusaha atau perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan UU yang berlaku.

Selaku penggungat,  Asrori (48) mengaku sudah bekerja di Hotel Kristina selama hampir 23 tahun sejak berdiri 1996 silam. Ia yang terakhir bekerja di Front Office (FO) berstatus Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau karyawan tetap. Namun dengan alasan kontrak sudah habis, sejak 31 Maret 2018 ia di-PHK tanpa pesangon,

Asrori yang juga anggota aktif FSPMI ini merasa tidak pernah melanggar aturan perusahaan,

“Kerja selalu tepat waktu masuk dan pulang. Tapi secara sepihak dia tiba-tiba diberhentikan tanpa pesangon yang semestinya. Bahkan tanpa surat peringatan sebelumnya. Alasan perusahaan karena kontraknya habis, padahal belum,” ujarnya.

“Saya hanya minta hak-haknya saya dipenuhi sesuai UU Ketenagakerjaan,” tegas Asrori yang kini bekerja serabutan dan kerap menganggur.

Frans Sukmaniara yang di-PHK dari hotel Aya Artta sejak 12 Juni 2018 juga merasakan hal yang sama dengan Asrori. Ia mengatakan pemecatan atas dirinya lebih karena aktif sebagai wakil ketua serikat pekerja dan menuntut hak-hak anggotanya ke perusahaan. Di antaranya terkait status pegawai.

Selama sekitar setahun bekerja, dia mengaku belum menandatangani kontrak kerja apapun. Perusahaan pernah memberikan LoI (Latter of Intent), namun ia tak mau menandatangani, karena tidak mengikat dan tidak sesuai dengan UU Tenaga Kerja,

“Termasuk BPJS juga tidak didaftarkan,” ungkapnya.

Ketika hal itu disampaikan ke perusahaan, Frans mengaku malah mendapat intimidasi. Hingga akhirnya dipecat sepihak oleh perusahaan. Juga dengan alasan kontraknya habis.

Terkait hal itu, dia mengaku sebelumnya juga sudah melapor ke pengawas ketenagakerjaan Disnakertrans DIY.

“Ada upaya union busting atau pemberangusan serikat pekerja. Kalau di PHK saya minta kompensasi sesuai aturan hukum atau dipekerjakan lagi,” pintanya. (jon)

comments icon 0 comments
0 notes
26 views
bookmark icon

Write a comment...

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *