Perkuat Pengawasan Pilkada Serentak, Bawaslu JR UU Pemilu

4


YOGYAKARTA – Waktu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 kian dekat. Badan Pengawas  Pemilihan Umum (Bawaslu) mempersiapkan langkah langkah untuk optimalisasi kerja – kerja pengawasan.

Terkait adanya beberapa perbedaan regulasi terkait pengawasan antara Pemilu dan Pilkada, Bawaslu mempersiapkan Peraturan Bawaslu sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan setiap tahapan Pilkada. Selain itu, Bawaslu saat ini tengah mengupayakan Judicial Review (JR) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menanggapi hal tersebut, peneliti Research Centre for Politics and Goverment (PolGov) sekaligus Dosen Fisipol UGM Arya Budi, M.APS mengungkapkan, hal yang lebih substansial terkait upaya JR Bawaslu terhadap UU Pilkada adalah soal skenario penanganan pelanggaran.

Selama ini Bawaslu terkesan hanya seolah-olah berhenti pada melihat dan melaporkan, karena banyak temuan yang kemudian dimentahkan dan tidak sampai ke persidangan karena kekurangan alat bukti. Hal itu disebabkan karena durasi waktu yang diberikan kepada Bawaslu sangat sedikit dari proses pengumpulan bukti hingga pelaporan.

Sentra Gakkumdu (Penegak Hukum Terpadu) yang didalamnya ada unsur kepolisian dan kejaksaan dibangun untuk menciptakan konektivitas ketika ditemukan pelanggaran, namun hal itu belum berjalan seperti yang diharapkan,

“Nah, jadi bukan hanya di nomenklatur tapi di substansi bagaimana pengawasan itu bisa ditindaklanjuti. Itu yang kemudian perlu diatur ulang di dalam Undang-Undang terkait Pemilu terutama dalam menghadapi Pilkada mendatang,” katanya saat menjadi pembicara dalam
sarasehan bertajuk ‘Mencari Kepala Daerah Berintegritas dalam Pilkada 2020’ yang diselenggarakan Insan Cendekia di Selasar Barat Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada (Fisipol UGM), Jumat (18/10/2019).

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Bawaslu RI, Rahmat Bagja mengatakan, Bawaslu memandang ada beberapa hal yang perlu disempurnakan dalam UU Pilkada agar pola-pola pengawasan yang telah baik dilaksanakan pada pengawasan Pemilu 2019 tetap bisa diimplementasikan pada pengawasan Pilkada mendatang..

Menurutnya, contoh paling ekstrim yang perlu segera disempurnakan dalam UU Pilkada adalah terkait nomenklatur,  mengokohkan posisi Bawaslu Kabupaten atau Kota dalam pengawasan Pilkada yang pada UU Pilkada masih disebut Panitia Pengawas (Panwas) kabupaten atau kota,

“Kemudian, mengupayakan revisi terbatas UU Pilkada ke DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan pemerintah agar fungsi-fungsi pengawasan sebagaimana yang telah diatur di UU Pemilu bisa sejalan di UU Pilkada,” imbuhnya dalam acara yang diselenggarakan Insan Cendekia Yogyakarta bekerjasama dangan Research Centre for Politics and Goverment (PolGov) UGM tersebut.

Dijelaskan Bagja, Bawaslu juga terus memantapkan pedoman-pedoman pengawasan Pilkada sesuai amanah UU Pilkada sebelum keluarnya hasil JR dan revisi terbatas UU Pilkada, untuk memperkecil ruang-ruang pelanggaran dalam Pilkada mendatang dengan memantapkan kesiapan jajaran Bawaslu di daerah, baik dari sisi pemahaman atas regulasi Pilkada maupun kompetensinya.

Selain lembaga dalam Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu), di Bawaslu ada program pengawasan partisipatif yang menggandeng masyarakat dalam mengoptimalkan upaya pengawasan Pilkada mendatang. Diantaranya dari Ormas, Organisasi Keagaamaan, Kepemudaan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tak terkecuali Perguruan Tinggi, kelompok millenial dan pemilih pemula,

“Pada Pemilu 2019 lalu, Bawaslu di daerah-daerah telah menggagas berbagai program pengawasan partisipatif bersama masyarakat sesuai dengan karakteristik lokal wilayahnya masing-masing. Kalau di Yogyakarta ini seperti kita tahu ada Desa Anti Politik Uang (APU). Nah, di Pilkada nanti, program Desa APU ini kami harapkan bisa dikembangkan dan memperluas jangkauan ke desa-desa lainnya di Yogyakarta, sehingga pengawasan partisipatif Pilkada ke depan bisa lebih optimal,” ujarnya. (iza)



4 recommended
comments icon 0 comments
0 notes
26 views
bookmark icon

Write a comment...

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *