Polemik KPK: Presiden Jokowi Harus Perkuat Kepolisian dan Kejaksaan

7


Siaran.co.id – Presiden  Joko Widodo didesak untuk segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perppu KPK), bahkan meski proses uji materinya masih berjalan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Namun menurut Bambang Saputra, Pengamat Politik Hukum, Bagi seorang Presiden untuk mengeluarkan Perppu itu harus mengikuti syarat konstitusi yang ada, yaitu kegentingan yang memaksa. Keadaan genting tapi tidak memaksa, maka tidak ada alasan untuk bisa diterbitkannya Perppu. Semasif apapun demonstrasi dilakukan atau sebanyak apapun sikap protes dilontarkan kepada Presiden, akan tetapi untuk mengeluarkan Perppu KPK itu harus tetap mengikuti syarat konstitusionalnya.

“Mendesak Presiden Joko Widodo segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia tidak tahu aturan yang berlaku di negaranya sendiri. Apalagi sikap mendesak itu dilakukan ketika pengujian Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang KPK yang baru itu sedang berlangsung di MK,” ujar Bambang

Lebih lanjut Bambang menjelaskan, kalau melihat kebelakang, kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai fungsi lahirnya adalah bekerja untuk menyempurnakan kinerja Kepolisian dan Kejaksaan dalam menangani kasus korupsi di Indonesia. Dari sudut pandang lahirnya KPK itu, eksistensi KPK bukanlah pesaing yang harus memperlihatkan tajinya dari institusi Kepolisian dan Kejaksaan dalam menangani korupsi. Akan tetapi lebih kepada mitra dari dua institusi besar yang berwenang menangani kasus-kasus korupsi di Indonesia itu, dengan menitikberatkan pencegahan melalui supervisi, monitoring, kordinasi dan evaluasi daripada penindakan.

Sejalan dengan perkembangannya dalam berbenah dan perbaikan institusi dari tahun ke tahun hingga 15 tahun lebih, maka ketika Kepolisian dan Kejaksaan sudah kuat dan memiliki integritas tinggi dalam menagani kasus-kasus korupsi, idealnya KPK ya dibubarkan, atau tepatnya dengan penuh rendah hati mereka membubarkan diri.

“Jika Kepolisian dan Kejaksaan sudah kuat seperti sekarang ini dalam menangani kasus korupsi, maka KPK dapat dipandang hampir tidak ada fungsinya kecuali hanya menghabiskan anggaran negara dalam membiayai oprasionalnya yang kelewat besar,” tambahnya.

Bambang menilai, dengan semangat memberantas korupsi, sekarang sudah saatnya Presiden Joko Widodo melirik, memperkuat dan mempercayakan kepada institusi Kepolisian dan Kejaksaan yang semakin hari semakin bagus dan berintegritas dalam memerangi korupsi. Buktinya data capaian dan kinerja pertahun 2018 menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi yang dilakukan Kepolisian dan Kejaksaan jauh lebih besar daripada KPK. Tetapi Kepolisian dan Kejaksaan tidak gembar-gembor ingin memperlihatkan kepada publik atas prestasinya itu.

Bambang menambahkan, dalam website KPK tahun 2018 misalnya, KPK tertulis melakukan sebanyak 28 Operasi Tangkap Tangan (OTT) dengan penyelamatan uang negara sebesar Rp 500 miliar. Tidak berbanding lurus dengan anggaran negara yang diserap KPK di tahun yang sama yakni Rp 744,7 miliar. Biaya anggaran itu menunjukkan lebih besar dari uang negara yang diselamatkan.

Sementara penyelamatan uang negara yang dilakukan pihak Kepolisian terhadap kasus korupsi jauh lebih tinggi dari KPK, yakni Rp 2,3 triliun pada 2018. Di samping itu, masih di tahun yang sama, institusi Kejaksaan menyelamatkan uang negara sebebsar Rp 326 miliar.

Tapi anehnya hanya sedikit media yang memberitakan fakta tersebut, sementara yang lain seakan bungkam enggan membeberkan hasil kerja keras Kepolisian dan Kejaksaan yang cukup membanggakan itu.

Dipandang dari latar belakang semua itu maka pemerintah sudah sangat bijak tidak membubarkan KPK. Maka dari itu bila desember mendatang Presiden Joko Widodo melantik calon pimpinan yang berasal dari Kepolisian yang sudah menjalani prosedural pemilihan yang sah yaitu Firli Bahuri dan unsur pimpinan lainnya, saya yakin pemberantasan korupsi di negeri ini akan semakin membuahkan hasil kerja yang diharapkan oleh masyarakat.

“Membuahkan hasil di sini harus digarisbawahi, yakni bukan berarti dimaknai bahwa keberhasilan pimpinan KPK periode 2019-2023 ini ke depan diukur dari banyaknya memenjarakan orang, atau banyak menangkap koruptor lewat OTT (Oprasi Tangkap Tangan), akan tetapi diharapkan dengan kebijakan dan gebrakan-gebrakannya yang sejalan dengan undang-undang para koruptor tidak lagi memiliki kesempatan untuk melakukan aksi bejatnya melakukan korupsi, sehingga dapat mencegah terjadinya kerugian negara,” tutup penulis buku Kado Anak Negeri Untuk Sang Presiden itu dengan santai.

7 recommended
comments icon 0 comments
0 notes
52 views
bookmark icon

Write a comment...

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *