Kongres KSPN Jawab Tantangan Revolusi Industri 4.0

4


YOGYAKARTA –  Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) menggelar Kongres Nasional I di Yogyakarta selama dua hari, Senin (09/12/2019) hingga Selasa (10/12) di The Rich Hotel Jogja. Dalam kongres tersebut KSPN menyikapi Revolusi Industri 4.0 yang berpotensi akan mengurangi jumlah pekerja di perusahaan-perusahaan karena digantikan mesin-mesin berteknologi tinggi.

Sebagai upaya menghadapi era revolusi industri baru yang serba teknologi tersebut, KSPN menyiapkan sejumlah langkah, diantaranya mendorong anggotanya untuk meningkatkan keahlian dibidangnya masing-masing, 

Ketua Korwil KSPN DIY Ahmad Mustaqim mengatakan, selama ini anggota KSPN DIY sudah dibekali dengan pelatihan-pelatihan, namun masih banyak yang belum memiliki sertifikasi,

“Anggota KSPN nanti akan kami bekali dengan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi profesi agar tidak tergerus dengan perubahan jaman,” katanya di sela-sela kegiatan Kongres hari pertama, Senin (09/12/2019).

Sementara itu, terkait peningkatan kesejahteraan anggota, KSPN juga akan memberikan pelatihan-pelatihan untuk anggota. Dari meningkatkan skil dan kemampuan profesinya,  hingga pelatihan membuka Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Di sisi lain, Ia membeberkan, jumlah pekerja yang tergabung dengan KSPN lebih dari 300.000 anggota yang tersebar di seluruh Indonesia. Oleh karenanya, dalam Kongres Nasional KSPN akan menuntut pemerintah agar melakukan pengawasan yang ketat kepada perusahaan-perusahaan dan memberikan jaminan kepada pekerja dalam berserikat dan organisasi. Karena faktanya, kata Mustaqim, selama ini masih banyak perusahaan yang melakukan intimidasi kepada pekerja dalam berserikat. 

“Dengan adanya jaminan bagi pengurus serikat pekerja atau buruh dari pemerintah dalam berserikat, maka pekerja tidak akan takut lagi dalam berorganisasi. Termasuk upaya untuk meningkatkan kapasitas diri. Kalau pemerintah menjamin itu, maka nantinya benar-benar terjadi keseimbangan dan simbiosis mutualisme antara pekerja dan pengusaha,” tandasnya.

Menurut Mustaqim, masih banyak pekerja di DIY yang menerima upah tidak sesuai ketentuan baik Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK). Hal itu menjadi salah satu pembahasan yang akan dilakukan pada Kongres Nasional. Begitu juga dengan implementasi upah lembur yang dinilai KSPN juga banyak yang bermasalah,

“Ke depan, kami berharap hak-hak para buruh dan pekerja benar-benar bisa dilindungi oleh pemerintah,” harap Mustaqim. 

Diinformasikan, Kongres Nasional akan digelar selama dua hari Senin (09/12/2019) hingga Selasa (10/12). Kongres yang dibuka oleh Presiden KSPN, H. Bambang Wirahyoso tersebut diikuti oleh sekira 100 orang peserta dari perwakilan lima federasi. Yaitu  Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN), Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia (FISBI), Federasi Serikat Pekerja Indonesia Bersatu (FSPIB), Federasi Serikat Pekerja Mandiri Indonesia (FSPMI) dan Federasi Buruh Indonesia (FBI). (via)

4 recommended
comments icon 0 comments
0 notes
29 views
bookmark icon

Write a comment...

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *